KONDISI SOSIAL POLITIK PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL
1. Bagaimana Kondisi Sosial Budaya
Pada Masa Kabinet Natsir ?
a) Menggiatkan usaha keamanan dan
ketentraman.
b) Mencapai konsolidasi dan
menyempurnakan susunan pemerintahan.
c) Menyempurnakan organisasi Angkatan
Perang.
d) Mengembangkan dan memperkuat
ekonomi rakyat.
e) Memperjuangkan penyelesaian
masalah Irian Barat.
Sumber : https://mohkusnarto.wordpress.com/indonesia-masa-demokrasi-liberal-1950-1959
2. Pada masa Kabinet Sukiman, telah
terjadi Peristiwa MSA. Apa keuntungan dan akibat bagi Indonesia sendiri ?
Kejatuhan Kabinet Soekiman
merupakan akibat dari ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan
persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security
Act ( MSA ). Peretujuan ini menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia telah memasuki
Blok Barat, yang berarti bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negri
Indonesia yang bebas aktif. Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas
tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR
akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya
kepada presiden.
Kelebihan secara umum pada masa kabinet ini adalah :
a) Pembuatan kebijakan dapat
ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara
eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif
b) Garis tanggung jawab dalam
pembuatan dan pelaksanaan kebijkan jelas
c) Adanya pengawasan yang kuat dari
parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati- hati dalam
menjalankan pemerintahan
Sumber : http://fikaisman.blogspot.co.id/2011/01/indonesia-pada-masa-demokrasi-liberal.html
http://www.idsejarah.net/2016/01/kelemahan-dan-kekurangan-pada-masa.html
3. Analisis Peristiwa Tanjung Morawa
pada masa Kabinet Wilopo !
- Latar belakang
Peristiwa Tanjung
Morawa terjadi disebabkan pula oleh adanya ketidakpuasan petani yang hendak
dipindahkan ketempat yang lain oleh pemerintah dalam hal ini oleh Gubernur
Sumatera Utara Abdul Hakim, karena proses dan hasil yang diperoleh sangat jauh
berbeda dengan tanah yang telah mereka tempati sebelumnya. Akibatnya
ketidakpuasan ini mengarah pada aksi demonstrasi untuk menggagalkan
pentraktoran. Peristiwa Tanjung Morawa mendapat reaksi baik dari pemerintah
pusat, pihak oposisi, maupun masyarakat. Karena peristiwa itulah golongan yang
anti kabinet, termasuk tokoh-tokoh penganjur persatuan dari PNI, mencela
tindakan pemerintah. Akibatnya Sidik Kertapati dari SAKTI (Sarekat Tani
Indonesia) yang berhaluan kiri mengajukan mosi tidak percaya kepada cabinet dan
sebelum mosi diputuskan, kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden
Soekarno pada tanggal 2 Juni 1953.
- Kronologi Peristiwa
Pada tahun
1953 Pemerintah RI Karesidenan Sumatera Timur merencanakan untuk mencetak sawah
percontohan di bekas areal perkebunan tembakau di desa Perdamaian,Tanjung
Morawa. Akan tetapi areal perkebunan itu sudah ditempati oleh penggarap liar.
Di antara mereka terdapat beberapa imigran gelap Cina. Usaha pemerintah untuk
memindahkan para penggarap dengan memberi ganti rugi dan menyediakan lahan
pertanian, dihalang-halangi oleh Barisan Tani Indonesia (BTI), organisasi massa
PKI. Oleh karena cara musyawarah gagal, maka pada tanggal 16 Maret 1953
pemerintah terpaksa mentraktor areal tersebut dengan dikawal oleh sepasukan
polisi. Untuk menggagalkan usaha pentraktoran, BTI mengerahkan massa yang sudah
mereka pengaruhi dari berbagai tempat di sekitar Tanjung Morawa. Mereka
bertindak brutal. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke atas, tetapi tidak
dihiraukan, bahkan mereka berusaha merebut senjata polisi. Dalam suasana kacau,
jatuh korban meninggal dan luka-luka.
Sumber : http://pengetahuancj7.blogspot.co.id/2015/09/sejarah-indonesia_20.html
4. Pada masa Kabinet Sastroamijoyo
terjadi koalisi antara PNI dan NU dan Masyumi menjadi oposisi. Apa dampaknya
kondisi politik di Indonesia!
Dipimpin Oleh : Mr. Ali Sastroamijoyo
A. Program :
1. Meningkatkan keamanan
dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.
2. Pembebasan Irian Barat
secepatnya.
3. Pelaksanaan politik
bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.
4. Penyelesaian
Pertikaian politik
B. Hasil
:
· Persiapan
Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29
September 1955.
· Menyelenggarakan
Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.
C. Kendala/ Masalah yang dihadapi
:
· Menghadapi
masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.
· Terjadi peristiwa
27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh
TNI-AD. Masalah TNI –AD yang
merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai
Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet.
Sebagai gantinya mentri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi
panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap
tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Bahkan ketika
terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi
yang hadir meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan
serah terima dengan KSAD baru.
· Keadaan
ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan
gejala membahayakan.
· Memudarnya
kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
· Munculnya
konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai
lainnya.
D. Berakhirnya kekuasaan kabinet :
Nu menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga
keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan
mandatnya pada presiden.
Sumber : https://history1978.wordpress.com/2013/03/26/indonesia-masa-demokrasi-liberal-1950-1959/
5. Pada masa Kabinet Burhanudin
Harahap terjadi pelaksanaan pemilu pertama kali,
apa tujuan dan apkah demokrasi sudah diterapkan pada saat
itu ?
Penyelenggaraan pemilu pertama
yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember
1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi
hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang
memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.
Sumber : http://www.sejarah-negara.com/2014/04/pemilihan-umum-tahun-1955.html
6. Analisis Gerakan Assaat pada masa
Kabinet Sasroamidjojo !
Pada masa Kabinet Ali
Sastroamidjojo ke-2, muncul "Gerakan Assaat", suatu gerakan yang
diprakarsai Mr.Assaat. Gerakan ini menuntut pembedaan perlakuan dan pemberian
fasilitas kepada pengusaha-pengusaha "asli" dan "pribumi".
Mr.Assaat yang pada saat itu menjadi anggota parlemen yang dekat dengan
Masjumi, mendesak pemerintah agar mengeluarkan peraturan untuk menghentikan
keterlibatan orang-orang Tionghoa, baik warga negara Indonesia maupun asing,
dari berbagai bidang usaha yang dianggap menguntungkan. Dengan terus terang ia
menyatakan kesiapannya untuk menjalankan program-program anti Tionghoa. Menurut
pandangannya, orang Tionghoa tidak bisa dipercaya dan tidak boleh dibiarkan
menguasai ekonomi Indonesia. Ia juga menyerang orang Tionghoa sebagai golongan
yang tidak loyal kepada negara, malahan menyatakan bahwa golongan keturunan
Arab berbeda dengan orang Tionghoa dan harus dikatagorikan sebagai
"asli".
Sumber : http://petrawahyuutama.blogspot.co.id/2012/01/anarkisme-dan-gerakan-anti-cina-yang.html
7. Pada masa Kabinet Djuanda ini
terdapat kalimat Perdana Menteri tanpa formatur. Apa maksudnya dan mengapa
muncul Deklarasi Djuanda!
Setelah Kabinet Ali
Sastroamidjojo I dinyatakan demisioner, Hatta selaku pejabat Presiden, Presiden
Soekarno sedang menunaikan ibadah haji, segera mengadakan pertemuan dengan
pimpinan partai untuk menentukan formatur kabinet. Formatur kabinet mempunyai
tugas pokok membentuk kabinet dengan dukungan yang cukup dari parlemen yang
terdiri dari orang-orang yang jujur dan disegani. Tuntutan ini kemudian
berhasil dipenuhi oleh Burhanuddin Harahap selaku formatur yang ditunjuk oleh
Hatta. Pada tanggal 11 Agustus 1955, Kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin
Harahap diumumkan.
